WORKSHOP PENGELOLAAN DAERAH PERLINDUNGAN LAUT DESA BONE-BONE KECAMATAN BANGKURUNG

Untuk mendukung penghidupan masyarakat, usaha perikanan tangkap juga menjadi salah satu sumber penghasilan masyarakat desa. Biasanya, masyarakat akan kembali mengolah perikanan tangkap saat  pasca panen dan musim Paceklik tiba. Pada awalnya, keseimbangan antara penghasilan pertanian dan perikanan berlangsung baik. Namun, seiring dengan kerusakan ekosistem pesisir, usaha perikanan menemui jumlah penurunan tangkap. Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Laut menyatakan bahwa jumlah tangkapan ikan 5 tahun terakhir mengalami 15% penurunan akibat kerusakan ekosistem penting di pesisir dan laut di sekitar Pulau Bangkurung

Beberapa kawasan atau zona perlindungan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut belum bisa sepenuhnya berkonstribusi terhadap upaya menekan laju kerusakan ekosistem Terumbu Karang di kawasan pesisir. Hasil assesment yang dilakukan oleh SIKAP Institute pada Juli 2017, menemukan bahwa masalah utama laju kerusakan Terumbu Karang akibat praktek Destruktif Fishing dengan menggunakan Bom dan Racun Ikan, Overfishing dari kapal kapal skala besar dari luar desa dan meningkatnya sedimentasi yang bersumber dari wilayah pertanian di daratan.

Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ekosistem Terumbu Karang, Lamun dan Mangrove terhadap keseimbangan ekosistem pesisir dan rendahnya kemampuan masyarakat dan pemerintah desa dalam mengembangkan wilayah penting terhadap ekosistem pesisir menjadi menjadi akar kerusakan ekosistem pesisir di kawasan Pulau Bangkurung.

Olehnya, SIKAP Institute mencoba menyusun skema project untuk mendorong lahirnya inisiatif pengelolaan dan perlindungan pesisir di desa Bone-Bone melalui inisiatif penetapan DPL bersama masyarakat dan pemerintah desa secara partisipatif. Inisiatif ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas pengelolaan dan perlindungan Terumbu Karang, Lamun dan Mangrove sebagai ekosistem kunci pada wilayah pesisir desa Bone-Bone.

Setelah melalui beberapa tahapan aktifitas dengan tujuan sasaran program di desa bone-bone SIKAP Institute dapat menyimpulkan :

1. Kesadaran masyarakat melalui peningkatan pengetahuan tentang pentingnya jenis prioritas, ekosistem pesisir mulai dari terumbu karang, lamun dan mangrove, yang ditunjukkan dengan berkurangnya aktivitas yang menimbulkan kerusakan ekosistem daratan dan perairan dapat tercapai.
2. Disepakatinya upaya melakukan perlindungan ekosistem pesisir dengan ditetapkannya polygon DPL (Zona Inti dengan luas 121.451 m2 atau 12, 15 Ha, Zona Pemanfaatan dengan Luas 350.884 m2 atau 35,09 Ha dan 117.631 m2 atau 11,76 Ha luas mangrove didalamnya, Zona Penyangga dengan luas 63.251.363 m2 atau 6325,14 Ha) melalui tahapan  komunikasi, kajian survey sosial ekonomi dan Survey ekologi serta konsultasi partisipatif bersama masyarakat dan pemerintah desa.
3. Kelompok pengelola daerah perlindungan laut dan pesisir Desa Bone Bone yang dibentuk secara demokratis dan memiliki rencana pengelolaan DPL telah mencapai target dalam program.

Rabu 28 maret 2018 Dalam tahap akhir project SIKAP Institute melaksanakan kegiatan workshop dengan OPD terkait pada agar rencana pengelolaan kelompok daerah perlindungan laut (DPL) bisa bersinergi dengan program OPD terkait, Pemerintah Kabupaten (Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan, Dinas Pariwisata dan DPRD Kabupaten Banggai Laut selaku narasumber dalam kegiatan workshop yang dilaksanakan di Desa Bone-Bone Kecamatan Bangkurung Kabupaten Banggai Laut bertemakan “Pengelolaan Daerah Perlindungan Laut Berbasis Masyarakat”.

Herto Sampelan, S.Pd selaku Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banggai Laut Dalam sambutannya sekaligus membuka workshop ini antara lain, bahwa potensi sumberdaya pesisir di Kecamatan Bangkurung sangat besar, apabila terjadi kerusakan sumber daya pesisir sejauh 1 km maka potensi sumber daya perikanan kecamatan bangkurung mengalami penurunan sebesar 15 sampai 20 ton per tahun. Diharapkan pula kegiatan yang dilakukan oleh SIKAP Institute tidak berhenti sampai disini saja. Potensi perikanan yang berkelanjutan bisa dimanfaatkan lebih lanjut oleh desa-desa di wilayah kawasan pesisir pulau bangkurung. Dikarenakan peran dan partisipasi masyarakat sangat penting dalam hal menjaga kelestarian laut. Program DPL ini bisa menjadi contoh dan kerjasama antar kelompok yang telah dibentuk oleh pemerintah kabupaten (POKMASWAS) sangat diharapkan. Pihak DKP bisa membantu memfasilitasi kebutuhan lapangan terkait kelompok pengelola DPL dan masyarakat. Jika pengelolaan DPL ini bisa dijaga dan berkelanjutan. Ada 2 kecamatan yang menjadi penyangga dan penopang sumber daya perikanan Kabupaten Banggai Laut yaitu Kecamatan Bangkurung dan Kecamatan Bokan Kepulauan.

---

Author

Diatmoko Saputra