Merawat Asa Keadilan Maritim Nelayan Skala Kecil

​​Dari perjalanan SIKAP Institute yg tidak singkat dalam melakukan pendampingan dan perlindungan ekosistem pesisir, maka dismpulkanlah bahwa ketiadaan kebijakan hukum atau produk hukum didesa yg mendukung tata kelola nelayan skala kecil berkelanjutan telah menjadi salah satu penyebab tersendatnya keadilan maritim bagi nelayan skala kecil.

Oleh karenanya, di tahun 2025 ini melalui program "pengintegrasian tatakelola perikanan  skala kecil berkelanjutan ke dalam kebijakan hukum desa" SIKAP Institute melalui dukungan Burung Indonesia bertekad membantu desa dan nelayan kecil dalam merumuskan dan menghasilkan suatu model kebijakan hukum berupa peraturan desa yg partisipatif.

Fenomena umum yg banyan terjadi dinegara kita adalah pengabaian terhadap mereka yg berhak memberi masukan dan pendapat tentang kebijakan. Oleh karenanya  dalam perjalanan pembuatan kebijakan hukum di Dua desa dampingan kali ini yaitu Desa Bontosi dan Desa Talas  suara nelayan menjadi salah satu prioritas utama. 

Walaupun dalam pelaksanaannya seringkali terdapat hambatan seperti masih kuatnya sistem patriarki tradisional yg bercokol pada adat dan budaya serta ketidak samaan persepsi dalam menjaga ekosistem pesisir dan pertimbangan ekonomi.

Didesa Bontosi sendiri, perjalanan perumusan perdes partisipatif ini tidak berjalan begtu saja. Contoh konkrit tentang bgmn tantangan  partisipatif yg SIKAP Institute hadapi adalah bagaimana kemudian perdes yg melindungi ekosistem pesisir juga harus mendengar dan mengikut sertakan para nelayan yg masih melakukan kegiatan perikanan yg merusak (destructive fishing) kedalam proses musyawarah. 

Dua sisi kontradiktif yg tentunya sulit menemukan satu persepsi yg sama mengenai pelestarian, perlindungan dan asas pemanfaatan ekosistem pesisir untuk masa depan generasi kini dan nanti.

Melalui berbagai macam forum mulai dari teras rumah, balai pertemuan desa kami mencoba terus menjadi jembatan informasi mengenai pentingnya menjaga ekosistem pesisir, terutama bagi nelayan yg masih melakukan kegiatan ilegal fishing dan destructive fishing. 

Hingga sampai tgl 23 november, pada  minggu malam, draft rancangan perdes yg kami susun bersama BPD, nelayan dan pemerintah desa akhirnya selesai dan sampai pada musyawarah Desa guna menyerap pandangan dan pendapat masyarakat mengenai perdes yg telah dibuat.

Forum ini dihadiri oleh masyarakat nelayan sebanyak 4 kelompok, kelompok masyarakat penggerak konservasi (KOMPAK), Pemerintah Desa Bontosi, Badan permusyawaratan Desa, Bapak Bintara Pemdina Desa Bontosi dan Desa Lipu Talas, karang taruna, nelayan pembom, nelayan jaring tarik, dan satlinmas desa Bontosi.

Musyawarah ini berlangsung hampir 4 jam lamanya, mendengarkan pertanyaan, masukan dan pendapat dari para nelayan. Dengan tidak mengabaikan hak-hak para nelayan.

Satu hal yg berkesan  dalam proses musyawarah ini adalah, munculnya inisiatif untuk melindungi mangrove sekitar depan kampung dari para nelayan yg melakukan pemboman. Mangrove ini yg telah lama menjadi benteng alami bagi pemukiman masyarakat, khususnya mereka yg rumahnya berada di laut dan pesisir.

Tentunya harapan kami, saran itu adalah bentuk kesadaran dari mereka mengenai pentingnya menjaga ekosistem pesisir seperti lamun, terumbu karang dan mengrove.

Melalui perdes partisipatif ini, kami berharap bahwa perlindungan melalui kebijakan hukum di Desa terhadap nelayan skala kecil meningkat, ruang kelola pemanfaatan berkelanjutan wilayah laut bagi masyarakat meluas dan tekanan terhadap ekosistem menurun serta putihnya ekosistem pesisir secara perlahan. Semua kemungkinan kondisi ini diharapkan mampu memberi kesejahteraan kepada masyarakat dan membantu ibu laut pulih untuk masa depan generasi lebih baik

Author

Mohamad Annas