Workshop Pengintegrasian Kebijakan Hukum Desa Kedalam Rencana Kerja Daerah Untuk Mendukung Perlindungan Keanekaragaman Hayati di MPA Banggai Dalaka

​

​​​Studi Informasi dan Komunikasi Publik (SIKAP Institute) melaksanakan Workshop Multipihak Pengintegrasian Kebijakan Desa kedalam Rencana Kerja Daerah untuk Mendukung Perlindungan Keanekaragaman Hayati di Marine Protect Area (MPA) Dalaka. Kegiatan tersebut akan berlangsung selama dua hari Kamis dan Jum’at, (5 dan 6 Februari 2026) di Carabella Hotel, Desa Lampa Kecamatan Banggai Carabella Hotel.
Workshop Multipihak dibuka oleh Bupati Banggai Laut Sofyan Kaepa yang di wakili Asisten Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Laut, Aswin Musa.

Dalam sambutan tertulis Bupati Sofyan Kaepa menyampaikan terima kasih khususnya kepada lembaga Studi Informasi dan Komunikasi Publik (SIKAP Institute) serta seluruh panitia dan pihak terkait yang telah bekerja keras menyelenggarakan workshop ini.

Sebagai Kabupaten Kepulauan, ia mengatakan bahwa masyarakat Banggai Laut patut bersyukur. Karna Banggai Laut dianugerahi kekayaan alam yang luar biasa, khususnya keanekaragaman hayati pesisir dan laut. Marine Protect Area (MPA) Banggai Dalaka bukan hanya kawasan konservasi, tetapi juga ruang hidup, sumber penghidupan, dan warisan masa depan bagi masyarakat pesisir.

“Oleh karena itu, pengelolaannya tidak dapat dilakukan secara sektoral atau parsial, melainkan harus melalui pendekatan kolaboratif dan terintegrasi dari hulu ke hilir, dari desa hingga kabupaten,” terang Bupati Sofyan Kaepa dalam sambutan yang dibacakan Aswin Musa.

Ia menjelaskan bahwa MPA atau kawasan konservasi perairan adalah wilayah geografis laut, pesisir, atau daratan pasang surut yang ditetapkan secara hukum untuk melindungi ekosistem, habitat, dan keanekaragaman hayati laut dari aktivitas manusia yang merusak. MPA bertujuan untuk konservasi jangka panjang, pemulihan sumber daya, dan mendukung perikanan berkelanjutan.

Disamping itu, Kata Bupati Sofyan Kaepa, desa memiliki peran yang sangat strategis. kebijakan dan praktik pembangunan di desa mulai dari perencanaan tata ruang, pemanfaatan sumber daya alam, hingga pengelolaan dana desa berdampak langsung terhadap keberlanjutan ekosistem laut dan pesisir.
“Karena itulah, pengintegrasian kebijakan desa ke dalam rencana kerja daerah menjadi kunci untuk memastikan bahwa pembangunan berjalan seiring dengan upaya perlindungan keanekaragaman hayati,” ungkapnya.

“Workshop ini menjadi ruang penting untuk menyatukan perspektif, memperkuat sinergi, dan menyelaraskan dokumen perencanaan, agar kebijakan yang lahir di desa tidak berdiri sendiri, tetapi terhubung secara sistematis dengan kebijakan daerah,” jelas Bupati Sofyan Kaepa. Ia berharap melalui kegiatan tersebut akan lahir komitmen bersama antar pemangku kepentingan, rekomendasi kebijakan yang aplikatif dan realistis serta model integrasi perencanaan desa dan daerah yang dapat direplikasi di wilayah lain.

Sebagai pemerintah daerah, Bupati Sofyan Kaepa berkomitmen untuk terus mendukung upaya perlindungan keanekaragaman hayati melalui kebijakan yang inklusif, berbasis data, serta menghargai kearifan lokal masyarakat pesisir.

“Saya juga mengapresiasi peran seluruh mitra yang telah berkontribusi dalam mendukung pengelolaan MPA Banggai Dalaka secara berkelanjutan,” tuturnya.
Turut hadir dalam kegiatan pembukaan Asisten III Masrin Saluhu, Sekdis Perikanan Banggai Laut, Kepala Bagian ESDA, Kepala Bagian Organisasi, Kepala Bagian Prokopim, Kepala UPT Pelabuhan Perikanan dan KKP3K Wilayah VI Mato, Kepala PSDKP Pangkalan Bitung Satker Bangkeplut, Polairud Polres Bangkeplut, Koordinator penyuluh perikanan Banggai Laut, Pemerintah Desa Bontosi, Desa Lipu Talas, Desa Bone-Bone dan Desa Dungkean, Kelompok Konservasi Desa Bontosi, Desa Lipu Talas, Desa Bone-Bone dan Desa Dungkean, NGO Lokal serta media lokal. 

​https://kabarmola.com/wakili-bupati-sofyan-kaepa-asisten-i-aswin-musa-buka-kegiatan-workshop-multipihak-sikap-institute/